Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait laporan menurunnya indeks demokrasi di Indonesia. Menurut beliau, demokrasi masih tetap berjalan dengan baik dan bahkan ia yakin bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung secara demokratis.
“Demiokrasi kita masih kokoh, Pemilu 2024 berjalan lancar dan demokratis,” ujar Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip pada Sabtu (20/7/2024). Beliau menegaskan bahwa masyarakat bebas untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi tanpa ada yang menghalangi.
“Tidak ada larangan bagi masyarakat untuk berserikat, berpendapat, atau berorganisasi. Semuanya bisa dilakukan tanpa hambatan,” tambah Jokowi. Sebagai seorang Presiden, beliau selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk ketika menerima kritik atau cacian.
“Setiap hari saya mendengar orang memaki-maki saya sebagai Presiden. Saya juga mendengar kritik hampir setiap detik. Semua masukan itu saya terima dengan lapang dada,” jelas Jokowi.
Sebelumnya, banyak pihak termasuk akademisi yang mengkritik pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap terlalu banyak campur tangan kekuasaan atau cawe-cawe Jokowi. Keterlibatan aparat negara dalam proses demokrasi dan upaya untuk menjegal lawan politik juga menjadi sorotan.
Para aktivis dan tokoh agama pun turut mengajak untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Beberapa lembaga juga merilis data menunjukkan penurunan indeks demokrasi di Tanah Air.
Menurut laporan dari Freedom House, indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada tahun 2019 menjadi 53 poin pada tahun 2023. Sedangkan Economist Intelligence Unit mencatat bahwa indeks demokrasi pada tahun 2023 hanya mencapai 6,53, turun dari 6,71 poin tahun sebelumnya.
Indonesia juga tercatat menempati peringkat 87 dalam V-Dem Democracy Index 2024, menurun dari peringkat sebelumnya yaitu 79. Meskipun demikian, Jokowi tetap optimis bahwa demokrasi di Indonesia masih tetap kuat dan akan terus berkembang ke arah yang lebih baik.
Dengan adanya sorotan dan kritik dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, perlu bekerja sama untuk memperkuat demokrasi dan menjaga kebebasan berpendapat serta berorganisasi bagi seluruh rakyat Indonesia.
